Kebijakan pemerintah Jokowi melalui pembekuan dana alokasi umum (DAU) selama 4 bulan membuat Pemerintah Kabupaten Bogor kelimpungan. Sebab, Pemkba Bogor merupakan daerah yang paling besar DAU-nya dibekukan, yakni Rp347,24 miliar.
Kebijakan itu menyebabkan 20 ribu PNS di Kabupaten Bogor terancam tidak gajian. Para PNS Bogor pun harus siap-siap tidak terima gaji selama 4 bulan ke depan.
Kabar tertundanya pembayaran gaji PNS pun menyeruak di kalangan abdi negara. Bahkan isu yang beredar, sejumlah daerah yang terkena pembekuan DAU sampai harus memotong tunjangan PNS. Atau setidaknya menunda pembayaran gaji hingga pemda mendapat dana talangan.
Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, total DAU yang diterima Pemkab Bogor tahun 2016 sebesar Rp1,97 triliun. Mayoritas DAU tersebut digunakan untuk gaji PNS dan tunjangan.
“Harusnya uang (DAU,red) itu dibayarkan untuk gaji PNS dan tunjangan serta ada belanja lainnya yang diambil dari DAU,” keluh Kepala DPKB Kabupaten Bogor Rustandi, seperti diberitakan Radar Bogor, Kamis (25/8/2016.
Namun dia mengaku masih menghitung semua alternatif agar PNS pemkab tetap gajian, meski DAU tidak dicairkan selama empat bulan. Salah satu opsi yang direncanakan yakni melalui dana kelebihan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah sah lainnya.
Dari data yang ada, dana kelebihan pendapatan tahun 2016 hanya sebesar Rp248.44 miliar. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp98,8 miliar untuk menggantikan DAU yang gagal cair tahun ini. Tapi dia enggan memaparkan lebih detil persentase duit DAU bakal para PNS gajian.
Di sisi lain, Rustandi juga sudah menyiapkan opsi tambahan yakni dengan memanfaatkan dana cadangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
Alokasi DAU Kabupaten Bogor dalam satu bulan tercatat sebesar Rp86,81 miliar. Sehingga jika DAU kabupaten dibekukan selama empat bulan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor harus merelakan duit sebanyak Rp347,24 miliar, tidak disetorkan ke kas daerah oleh pemerintah pusat tahun ini.
Soal ini, Bupati Bogor Nurhayanti, mengaku sudah memerintahkan sekretaris daerah (sekda) agar segera melakukan evaluasi besar-besaran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya rendah.
“Kita akan terus mendorong bagaimana percepatan untuk penyerapan dana itu. Sudah tiga hari ini, pak sekda telah melakukan evaluasi berturut-turut,” ujar Nurhayanti kepada Radar Bogor, usai melaksanakan Saba Desa di Kecamatan Ciseeng, kemarin (24/8)
BACA: 16 Ribu PNS Surabaya Terancam Tak Terima Gaji 4 Bulan, Ini Penyebabnya
Menurut dia, indikasi rendahnya serapan serta mandeknya anggaran pemerintah pusat itu, disebabkan oleh sejumlah program belanja modal di Kabupaten Bogor yang tidak berjalan.
Yanti pun sedangn memutar otak agar penghentian DAU tidak menganggu belanja pegawai dan belanja modal.
“Jika dari sisi belanja modal kondisinya seperti itu, kita mendorong dari sisi belanja lainnya. Kan belanja langsung itu, ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta berlanja modal. Saya juga tidak mau kehilangan dana Rp347,24 miliar,” tukasnya.
Penyetopan DAU menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Hendrayana harus disikapi bijak oleh pemkab. Terlebih lagi DAU banyak diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
“Pemkab harus mengambil tindakan tegas menghadapai ini, dan harus mencari cara untuk mengatasi permasalah ini,” jelasnya.
Selain itu kata dia, pemkab juga harus memikirkan opsi dana talangan untuk menutupi DAU yang dibekukan pemerintah pusat. Karena dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (Kupa), masih ditemukan defisit.
“Harus ada peningkatan pendapatan untuk menutup defisit yang ada itu, apalagi ini tidak mendapatkan DAU, meskinpun nantinya DAU tersebut menjadi piutang Pemkab Bogor,” tandas Hendrayana.
Sumber: http://pojoksatu.id
Terima kasih telah mengungunjungi laman kami
Kebijakan itu menyebabkan 20 ribu PNS di Kabupaten Bogor terancam tidak gajian. Para PNS Bogor pun harus siap-siap tidak terima gaji selama 4 bulan ke depan.
Kabar tertundanya pembayaran gaji PNS pun menyeruak di kalangan abdi negara. Bahkan isu yang beredar, sejumlah daerah yang terkena pembekuan DAU sampai harus memotong tunjangan PNS. Atau setidaknya menunda pembayaran gaji hingga pemda mendapat dana talangan.
Berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor, total DAU yang diterima Pemkab Bogor tahun 2016 sebesar Rp1,97 triliun. Mayoritas DAU tersebut digunakan untuk gaji PNS dan tunjangan.
“Harusnya uang (DAU,red) itu dibayarkan untuk gaji PNS dan tunjangan serta ada belanja lainnya yang diambil dari DAU,” keluh Kepala DPKB Kabupaten Bogor Rustandi, seperti diberitakan Radar Bogor, Kamis (25/8/2016.
Namun dia mengaku masih menghitung semua alternatif agar PNS pemkab tetap gajian, meski DAU tidak dicairkan selama empat bulan. Salah satu opsi yang direncanakan yakni melalui dana kelebihan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan daerah sah lainnya.
Dari data yang ada, dana kelebihan pendapatan tahun 2016 hanya sebesar Rp248.44 miliar. Artinya masih ada kekurangan sekitar Rp98,8 miliar untuk menggantikan DAU yang gagal cair tahun ini. Tapi dia enggan memaparkan lebih detil persentase duit DAU bakal para PNS gajian.
Di sisi lain, Rustandi juga sudah menyiapkan opsi tambahan yakni dengan memanfaatkan dana cadangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa digunakan untuk menutup kekurangan tersebut.
Alokasi DAU Kabupaten Bogor dalam satu bulan tercatat sebesar Rp86,81 miliar. Sehingga jika DAU kabupaten dibekukan selama empat bulan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor harus merelakan duit sebanyak Rp347,24 miliar, tidak disetorkan ke kas daerah oleh pemerintah pusat tahun ini.
Soal ini, Bupati Bogor Nurhayanti, mengaku sudah memerintahkan sekretaris daerah (sekda) agar segera melakukan evaluasi besar-besaran ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapannya rendah.
“Kita akan terus mendorong bagaimana percepatan untuk penyerapan dana itu. Sudah tiga hari ini, pak sekda telah melakukan evaluasi berturut-turut,” ujar Nurhayanti kepada Radar Bogor, usai melaksanakan Saba Desa di Kecamatan Ciseeng, kemarin (24/8)
BACA: 16 Ribu PNS Surabaya Terancam Tak Terima Gaji 4 Bulan, Ini Penyebabnya
Menurut dia, indikasi rendahnya serapan serta mandeknya anggaran pemerintah pusat itu, disebabkan oleh sejumlah program belanja modal di Kabupaten Bogor yang tidak berjalan.
Yanti pun sedangn memutar otak agar penghentian DAU tidak menganggu belanja pegawai dan belanja modal.
“Jika dari sisi belanja modal kondisinya seperti itu, kita mendorong dari sisi belanja lainnya. Kan belanja langsung itu, ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta berlanja modal. Saya juga tidak mau kehilangan dana Rp347,24 miliar,” tukasnya.
Penyetopan DAU menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Hendrayana harus disikapi bijak oleh pemkab. Terlebih lagi DAU banyak diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai.
“Pemkab harus mengambil tindakan tegas menghadapai ini, dan harus mencari cara untuk mengatasi permasalah ini,” jelasnya.
Selain itu kata dia, pemkab juga harus memikirkan opsi dana talangan untuk menutupi DAU yang dibekukan pemerintah pusat. Karena dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (Kupa), masih ditemukan defisit.
“Harus ada peningkatan pendapatan untuk menutup defisit yang ada itu, apalagi ini tidak mendapatkan DAU, meskinpun nantinya DAU tersebut menjadi piutang Pemkab Bogor,” tandas Hendrayana.
Sumber: http://pojoksatu.id
Terima kasih telah mengungunjungi laman kami
LIKE & SHARE
0 Response to "20 Ribu PNS Kabupaten Bogor Siap-siap Tak Terima Gaji 4 Bulan, Bupati Kelimpungan...."
Posting Komentar