RIBUAN SEKOLAH DAFTARKAN DIRI JADI FULL DAY SCHOOL

Sedikitnya 5.000-10.000 sekolah negeri dan swasta pada tahun ini mendaftarkan diri untuk menerapkan sistem full day school yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada pertengahan tahun ajaran 2016.

"Sebenarnya pada tahun ini pagu sekolah yang ditargetkan bisa menerapkan sistem full day school hanya 1.200 hingga 1.500 sekolah, namun yang mendaftar dan siap menerapkannya mencapai 5.000 hingga 10.000 sekolah, baik negeri maupun swasta," kata staf khusus Mendikbud bidang komunikasi publik Nasrullah di sela focus group discussion (FGD) bertema "Penguatan Media dalam Menyosialisasikan Kebijakan Mendikbud" di Malang, Jawa Timur, Sabtu.

Ia mengakui konsekuensi diterapkan full day school tersebut harus ada penambahan fasilitas di lingkup sekolah. Penambahan fasilitas umum di sekolah tersebut menggunakan dana hibah untuk penguatan karakter. Namun demikian, kucuran dana tersebut tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan masih diverifikasi.

Pada awal penerapan full day school tahun lalu, lanjutnya, yang menjadi percontohan 540 sekolah tersebut mendapatkan dana hibah murni. "Targetnya tahun 2019, seluruh sekolah negeri maupun swasta sudah menerapakan full day school tersebut," katanya.

Menyinggung banyaknya keluhan orangtua karena dalam penerapan full day school, hari Sabtu libur dan anak-anaknya lebih banyak bermain di luar rumah, Nasrullah mengatakan memang diperlukan kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah.

"Jangan karena sudah full day school, anak-anak libur terus dibiarkan tanpa ada pengawasan. Tujuan dari full day school ini, di antaranya agar orang tua dan anak-anak memiliki waktu bersama (family time) dan itu tidak harus berbiaya mahal, apa yang dilakukan dan dikerjakan orang tua bisa dikerjakan bersama anak-anak,' katanya.

Sementara itu, dalam FGD tersebut Nasrullah mengemukakan ada empat program prioritas Kemendikbud yang bakal dituntaskan adalah meningkatkan pendidikan yang berkeadilan melalui Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang didistribusikan bagi 1,6 juta anak, termasuk di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3D).

Prioritas kedua adalah penguatan pendidikan karakter, selanjutnya adalah meningkatkan tenaga kerja terampil melalui revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan. Untuk penguatan vokasi tersebut, ditaretkan ada 50 SMK kelautan, 50 SMK pariwisata, 100 SMK pertanian, 220 techno park, dan 1.540 SMK bekerja sama dengan industri.

Dan, prioritas keempat adalah literasi. "Indonesia terlambat empat tahun dalam bidang literasi ini. Contohnya, literasi yang saat ini digunakan kelas 12 (3 SMA) seharusnya digunakan siswa kelas 8 (2 SMP).

"Rasio guru dan siswa pun juga tidak merata dan rata-rata guru menumpuk di Jawa atau di lokasi tertentu. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan dilakukan 'Gerakan Literasi di Sekolah'," ujarnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan yang kami lansir dari www.beritasatu.com . Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di beritagurudankepegawaian. Kami akan selalu memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang diperoleh dari berbagai sumber yang terpercaya. 

Terima Kasih atas kunjungan anda Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Untuk info terbaru lainnya silakan kunjungi laman DISINI..!

Mohon Dishare agar semua rekan - rekan kita tahu

LIKE & SHARE

Tweet