Komnas HAM Usulkan Sekolah Ramah HAM untuk Hapus Intoleransi

Lembaga pendidikan, seperti sekolah, dinilai belum memberikan perubahan terhadap penguatan hak kebebasan berpikir. Pendidikan di Indonesia masih dijadikan sebagai alat pemecah belah antara peserta didik, pendidik, dan masyarakat.

Wakil Ketua Komnas HAM Nurkhoiron mengatakan, kenyataan itu bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional: mencetak generasi bermartabat. "Dalam konteks HAM, jadi manusia bermartabat hanya mungkin terjadi jika hak dasar mereka dipenuhi baik. Di pendidikan hak asasi itu siswa mendapatkan kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan pengetahuan yang baik," jelas Khoiron di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.

Menurut dia, pelanggaran HAM masih suka terjadi di sekolah karena memang belum terbangun budaya kebebasan berpikir. Berangkat dari itu, Komnas HAM sudah dua tahun ini menerapkan model Sekolah Ramah HAM (SRHAM) untuk menjawab banyaknya pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap hak atas pendidikan.

Dengan SRHAM, Khoiron berharap sekolah nantinya tak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat keahlian. "Tapi juga wawasan dan praktik bagaimana anak didik menjadi orang yang memahami arti perbedaan apalagi dalam konteks Indonesia," jelasnya.

Di Indonesia, penting bagi anak didik untuk memahami nilai keberagaman. Maka, dalam konteks SRHAM, sekolah didorong untuk menjadi ruang belajar bersama bagi siswa. Dalam meningkatkan keragaman dan menghormati satu sama lain, apa pun latar belakangnya.

Khoiron menemukan, sekolah-sekolah di Indonesia banyak diintervensi kepentingan lain yang sama sekali tidak mencerdaskan anak didik, baik itu dalam konteks agama maupun politik. "Oleh karena itu Sekolah Ramah HAM yang kita cetuskan bukan sekadar program pelatihan," ucapnya.

Sekolah Ramah HAM mendorong pengambil kebijakan supaya dapat mentransformasikan sekolah sebagai tempat produksi dan reproduksi pengetahuan. "Untuk menyiapkan tunas bangsa ke depan menjadi generasi lebih baik, lebih toleran dan lebih Pancasilais," papar Khoiron.

Selain itu, sekolah juga dituntut untuk menjalankan nilai-nilai HAM. Hasil yang diharapkan, sekolah memberikan dampak positif pada peserta didik, pendidik, dan masyarakat sekitar.

"Bagaimana membangun pola komunikasi lebih equal antara siswa, pendidik dan masyarakat setempat. Bagaimana membangun pola manajemen baik di lingkungan sekolah, dan sekolah terlibat mengubah masyarakat sekitar jadi lebih baik, toleran dan menghargai perbedaan," pungkasnya.

SRHAM adalah satu model penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan. Penyebarluasan tersbut dengan menggunakan pilot project, dengan menempatkan sekolah sebagai role model, yang menerapkan nilai-nilai HAM di setiap kehidupan sekolah.

Dalam SRHAM, pendidikan HAM bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga metode pendekatan dalam kehidupan sekolah yang menerapkam nilai atau prinsip HAM.

Sumber: news.metrotvnews.com

LIKE & SHARE

Tweet